Sekarang ini, Pemprov DKI selalu lakukan usaha perbaikan dalam wujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. "Salah satunya kesuksesan yang sudah diraih Pemprov DKI dalam wujudkan hal tersebut, merupakan mencapai pandangan (opini) WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Biaya 2017,” kata Anies dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (2/7).
Ditegaskannya, pencapaian pandangan (opini) WTP itu bukan akhir dari satu proses perbaikan akuntabilitas. Karena Pemprov DKI selalu lakukan peningkatan Skema Info Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasiskan aktual yang terintegrasi dengan Skema Info Penerimaan Daerah serta Skema Perbankan. Dan merampungkan Inventarisasi Asset serta Peningkatan Skema Info Asset Daerah.
Baca Juga : KA Brantas dan Harga Tiket KA Brantas
"Setelah itu saya mohon pada semua pimpinan SKPD serta Aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk selekasnya menindaklanjuti hasil kontrol BPK, dan lakukan penambahan kualitas Skema Pengendalian Intern Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
Dapam rapat paripurna itu, Anies menuturkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Biaya 2017, yang mencakup Penghasilan Daerah, Berbelanja Daerah serta Pembiayaan Daerah.
Berkaitan realisasi Penghasilan Daerah yang direncanakan Rp 62,51 triliun, sudah terealisasi lewat tujuan di akhir tahun biaya, yaitu sebesar Rp 64,82 Triliun atau 103,69 %. Dengan perincian, Penghasilan Asli Daerah (PAD) sudah terealisasi sebesar Rp 43,90 triliun atau 105,31 % dari tujuan Rp.41,68 triliun. Lantas Penghasilan transfer yang terealisasi sebesar Rp 18,96 triliun atau 101,46 % dari tujuan Rp 18,69 triliun. Lalu, realisasi Lain-Lain Penghasilan yang resmi sebesar Rp 1,95 triliun atau 91,52 % dari tujuan Rp 2,13 triliun.
Dari bagian berbelanja daerah pada APBD DKI 2017, Anies mencatat realisasi berbelanja tidak langsung sampai Rp 23,73 triliun atau sebesar 84,5 % dari keseluruhan biaya Rp 28 triliun. Serta realisasi penyerapan biaya berbelanja langsung sebesar Rp 27,32 triliun atau 76,9 % dari keseluruhan alokasi berbelanja langsung sebesar Rp 35,5 triliun.
"Belanja-belanja tidak langsung ataupun langsung merupakan untuk pelaksanaan program favorit, diantaranya peningkatan skema transportasi,” tuturnya.
Baca Juga : Jadwal KA Brantas dan KA Bangunkarta
Seperti menambahkan unit armada busway, pelaksanaan program Satu Karcis Satu Ticket (One Karcis One Ticket - OK OTRIP), pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta Light Rail Transit (LRT), Penambahan jalan serta jembatan, pengaturan jalan pedestrian, pembangunan jalan lintas atas (fly over) serta jalan lintas bawah (underpass), penyelesaian pembangunan Jalan Layang (Busway Kapten Tendean-Blok M-Cileduk), dan Penyelesaian Penambahan Jalan serta separator Transjakarta (Busway).
"Lalu dipakai juga untuk menghadapi banjir, Rob serta genangan. Juga digunakan untuk perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup lewat penambahan fasilitas serta prasarana kebersihan,” tuturnya.
Juga sekaligus dengan penambahan kualitas serta jumlah Ruangan Terbuka Hijau (RTH), lewat penyelesaian pembebasan tempat untuk RTH Pertamanan serta Pemakaman, dan pemberdayaan serta penggalangan ikut serta penduduk dalam peningkatan pertamanan (serta pemakaman).
"Juga dipakai untuk Pengurangan Ketimpangan Ekonomi serta Pelebaran Peluang Kerja. Juga sekaligus Pembangunan Budaya Multi-Kultur, lewat peningkatan fasilitas serta prasarana kebudayaan, peningkatan promo (serta info) kebudayaan,” katanya.
Baca Juga : Harga Tiket KA Bangunkarta dan Jadwal KA Bangunkarta
Selain itu, dikerjakan penambahan service publik lewat integrasi Skema Info Pajak On-line, peningkatan Service Hotline serta web, pengembangan service prosedur serta kriteria perizinan, dan Program One Day Service (ODS) serta Drive Thru, sejaligus juga PTSP Goes To Mall untuk penyelesaian perizinan.
"Hal-hal lain yang juga dikerjakan merupakan penambahan kualitas pendidikan. Diantaranya, lewat program harus belajar 12 tahun dengan penyediaan Cost Operasi Pendidikan (BOP), penyediaan Pertolongan Operasional Sekolah (BOS), pemberian Kartu Jakarta Pandai (KJP), serta pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Termasuk juga penambahan kualitas kesehatan penduduk,” terangnya.
Anies juga menuturkan mengenai realisasi Pembiayaan Daerah yang terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 8,71 triliun, yang salah satunya datang dari Bekas Lebih Perhitungan (Silpa) APBD Tahun Biaya 2016.
Lalu, Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp 9,30 triliun. Salah satunya dipakai untuk penyertaan modal pada PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Fasilitas Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, serta PT MRT Jakarta.
"Dari realisasi penghasilan, berbelanja serta pembiayaan itu, didapat Silpa Biaya Tahun 2017 sebesar Rp 13,16 triliun. Sedang untuk tempat asset DKI per 31 Desember 2017, sampai nilai Rp 464,60 triliun,” katanya.
No comments:
Post a Comment