"Telah diundangkan, karena itu ruangan yang terbuka tinggal di Mahkamah Konstitusi," tutur Bamsoet menyikapi masalah tuntutan mahasiswa berkaitan UU KPK baru di RS Pelni, JL Ks Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019).
Baca Juga : Menghitung KKM
Masalah tuntutan mahasiswa lain masalah penangguhan pengesahan beberapa RUU polemis, Bamsoet menjelaskan DPR serta pemerintah telah merealisasikannya. Walau demikian, sidang paripurna DPR tempo hari, Selasa (24/9), cuma tunda pengesahan beberapa RUU itu, bukan menggagalkan.
"Telah kita penuhi semua perancangan UU yang disuruh telah kita tolak. Telah kita menunda. Telah kita menunda ulasannya hingga tidak lagi ada yang perlu dikatakan aspirasinya," ucap Bamsoet.
Penangguhan pengesahan beberapa RUU itu, dikatakannya, sampai waktu yang tidak dipastikan. Jika tidak dapat usai di waktu periode DPR 2014-2019, dapat diulas pada periode seterusnya yang akan dilantik pada 1 Oktober akan datang.
Artikel Terkait : Cara Menghitung KKM
"Dalam batas waktu yang tidak dipastikan. Kami bekerja sampai tanggal 30 September karena itu jika tidak dapat dituntaskan akan di carry over di periode seterusnya," jelas Bamsoet.
Politisi Golkar ini juga memperjelas, DPR masih buka pintu pada beberapa mahasiswa yang ingin meneruskan mengemukakan aspirasinya. Bamsoet mempersilakan jika mahasiswa kembali berdemo, tetapi menyarankan jangan bertindak pengacau.
"Bila masih ada, saya terbuka. Serta semalam saya sampai jam 1/2 tiga pagi baru tinggalkan gedung sebab saya pastikan tidak lagi ada mahasiswa yang di seputar DPR yang akan mengemukakan aspirasinya," papar ia.
Baca Juga : Menghitung KKM
"Saya persilakan pada adik-adik, dari mahasiswa hadir ke DPR buka diri, berikan apa yang menjadi aspirasinya kelak apa yang dapat kami kerjakan dalam kemampuan kami jadi DPR," lanjut Bamsoet.
No comments:
Post a Comment